Kajian Kebijakan Kesiapsiagaan Dampak Kekeringan

Fenomena El Nino yang melanda Indonesia pada umumnya dan Sumba Timur khususnya, telah mendorong pemerintah daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi dampak buruknya terhadap aktivitas dan penghidupan masyarakat. Sejak BMKG mengeluarkan peringatan fenomena El Nino per Januari 2023, telah ditindaklanjuti upaya antisipasi melalui Keputusan Gubernur per April 2023, kemudian disusul Keputusan Bupati Sumba Timur per Agustus 2023. Merespon hal ini Perkumpulan Stimulant Institute melalui dukungan mitra Save the Children unit humanitarian, melakukan beberapa kegiatan. Salah satu dari beberapa kegiatan dimaksud melakukan serangkaian diskusi kajian kebijakan kebencanaan kekeringan. Kajian pertama, telah dilakukan pada tanggal 26 September 2023 bertempat kantor Stimulant Institute. Kegiatan ini melibatkan: Bappeda, Forum PRB, Unkriswina, BMKG Umbu Mehang Kunda, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Bagian Hukum Setda Sumba Timur. Kajian ini bertujuan meninjau kebijakan dan kerangka peraturan yang ada terkait dengan pengurangan risiko bencana, tindakan antisipatif, dan manajemen untuk mengidentifikasi kesenjangan dan peluang perbaikan. Adapun output yang ingin dihasilkan dari rangkaian kajian kebijakan adalah: Bagaimana memperkuat kerangka kebijakan dan peraturan untuk pengurangan risiko krisis/bencana, kesiapsiagaan, antisipatif dan manajemen, sebagai upaya pengurangan dan manajemen risiko bencana yang lebih efektif dan efisien.

Diskusi dan kajian awal dimulai dengan mereview dokumen RPJMD Sumba Timur 2021 – 2026, sebagai dasar kerangka pikir, rujukan isu strategis, strategi, kebijakan dan program ditingkat organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menerjemahkan spirit RPJMD Sumba Timur 2021-2026   terkait dengan isu kekeringan. Bertitik tolak dari dokumen tersebut, tim meninjau Renstra dinas-dinas terkait. Paralel dengan hal tersebut, tim juga mereview produk-produk kebijakan maupun hasil kajian terkait dengan program dan kegiatan antisipasi kekeringan.

Hasil review dokumen kebijakan dan pengalaman peserta menunjukkan bahwa sudah ada berbagai program dinas terkait yang melakukan upaya-upaya mitigasi kebencanaan selama beberapa tahun terakhir: misalnya melalui program Masyarakat Peduli Api (MPA), pembuatan jebakan air, penghijaun lokasi mata air dan hutan desa. Namun, sejauh ini dampak dari program-program tersebut belum memberikan pengaruh berarti (significant) terhadap upaya pencegahan bencana atau pengurangan risiko bencana kekeringan. Terutama jika melihat hasilnya sampai ditingkat paling rendah, yaitu tingkat desa maupun komunitas. Ada berbagai hambatan yang menyebabkan hal tersebut terjadi, antara lain terbatasnya anggaran pada tingkat OPD, terutama dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini. Sebagai strategi agar program-program tersebut berdampak, maka diskusi ini mengangkat beberapa point yang perlu diperhatikan: Pertama, harus ada sinergi dan integrasi antara RPJMD sampai pada RPJMDesa. Sinergisitas dan integrasi dokumen perencanaan memungkin adanya tindakan yang konsisten dari level kabupaten sampai level Desa. Desa melalui kekuatan anggaran dan regulasi sesuai kewenangan desa memungkin program mitigasi kebencanaan dapat dibiayai dan dilaksanakan desa. Kedua, isu kordinasi menjadi salah satu masalah yang perlu diperhatikan untuk meminimalisasi masalah ego sektoral dalam penanganan kebencanaan, mengingat isu kebencanaan tidak bisa hanya dibebankan pada satu OPD melainkan merupakan sebuah tindakan kolaboratif antara OPD.